Sejarah dan Pengertian PPKI

Banyak sekali rintangan yang harus dilalui oleh rakyat Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan. Ada banyak sekali badan oraganisasi yang dibentuk baik oleh rakyat Indonesia atau bentukan dari penjajah sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia.

Organisasi yang pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Jepang dalam urusan kemerekaan Indonesia adalah BPUPKI. Namun BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka.

Maka dari itu BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan dibentuknya organisasi kemerdekaan yang baru yaitu bernama PPKI, PPKI juga merupakan bentukan dari pemerintah Jepang. Supaya kalian lebih memahaminya, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah PPKI.

Pengertian PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang, “Dokuritsu Junbi Linkai” merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

PPKI dibentukan pada tanggal 7 Agustus 1945, izin pembentukan organisasi ini diberikan langsung oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.

Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan tujuan dari BPUPKI yaitu menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan melakukan tata negara serta membuat struktur kenegaraan.

Sejarah PPKI

Pada tanggal 7 Agustus, pemerintah Jepang resmi membubarkan BPUPKI dan diganti dengan PPKI. Penyebabnya adalah karena BPUPKI dianggap terlalu cepat dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk mendengarkan instruksi Jepang terhadap langkah PPKI selanjutnya.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi bekas Hindia Belanda dahulu.

Pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu dan menyuruh Jepang untuk mempertahankan status quo. Karena peristiwa tersebut memupuskan harapan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengaasdengklok dimana terjadi perbedaan pendapat antara gololngan tua dan gololngan muda tentang waktu dan tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Golongan muda menghendaki supaya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepat mungkin sedangkan golongan tua ingin menunda dan memusyawarahkan hal tersebut dengan anggota PPKI yang lain.

Karena desakan tersebut, gololnagn muda yaitu Adam malik dan Chairul Saleh menculik Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Mereka dibawa ke Rengasdengklok, Karawang pada pukul 04.30 WIB.

Semula pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong.

Naskah teks proklamasi sudah dibuat dan bendera merah putih juga sudah dikibarkan para pejuang Rengasdengklok pada hari sebelumnya, Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka telah berpikir keesokan harinya Indonesia akan merdeka.

Kunto dan Achmad Soebardjo yang tidak mendapatkan kabar dari jakarta, memutuskan ke Rengasdengklok untuk menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan teks proklamasi di jalan Pegangasaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam para rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan upacara pembacaan proklamasi. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Dr. Hermann Kandeler. Proklamasi diperdengarkan kepada ribuan bangsa Indonesia secara rahasia melalui siaran oleh pegawai radio menggunakan pemancar yang sudah dikontrol.

Keanggotaan PPKI

 

PPKI memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari 21 orang termasuk ketua dan juga wakilnya serta ditambah dengan 6 anggota tambahan, berikut ini adalah susunan-nya.

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
  4. Abdoel Kadir (Anggota)
  5. R. P. Soeroso (Anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
  7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
  9. Otto Iskandardinata (Anggota)
  10. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
  12. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
  13. Andi Pangerang (Anggota)
  14. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
  15. Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
  16. Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)
  17. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
  18. Pangeran Poerbojo (Anggota)
  19. A.H. Hamidan (Anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
  21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Jumlah keanggotaan PPKI yang bertambah tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang, yaitu sebagai berikut ini.

  1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
  2. Kasman Singodimedjo (Anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
  4. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)
  5. Sayuti Melik (Anggota)
  6. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)

Tujuan PPKI

Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan tujuan utama menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga melakukan tata negara serta membuat struktur negara Indonesia.

Tugas PPKI

Secara umum, tugas utama PPKI ada 3 diantaranya yaitu sebagai berikut:

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

Tujuan utama dari dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia mulai dari waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota sampai menyusun struktur negara setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia.

Mengesahkan Undang-Undang Dasar

Dalam suatu negara atau pemerintahan tentunya harus memiliki konstitusi yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan negara atau pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, tugas PPKI meliputi membuat, menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar negara Indonesia.

Memilih dan Mengangkat Ir. Soekarno Sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden

Tugas PPKI yang selanjutnya yaitu memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Indonesia. Nantinya presiden akan bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan wakilnya akan membantu presiden. Kemudian, PPKI mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia.

Membentuk Komite Nasional

Sebelum adanya DPR dan MPR terbentuk untuk membantu presiden, PPKI membentuk suatu Badan Komite Nasional Pusat (KNIP) yang beranggotakan 135 tokoh terkemuka.

Komite Nasional itu kemudian mengeluarkan sebuah mosi dan sebuah maklumat Yang berisikan pernyataan tentang kesiap dan kesiagaan Bangsa Indonesia, untuk menuntut pengakuan kemerdekaannya dari seluruh rakyat Indonesia serta mewajibkan segenap rakyat Indonesia untuk menyempurnakan kemerdekaan bangsa dan membantu pemerintah. Yang dimaksud dengan kata Pemerintah pada waktu itu sendiri sebagai pembantu Presiden.

Sidang PPKI 1 (18 Agustus 1945)

tujuan ppki

 

Berikut beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI yang pertama, diantaranya yaitu:

  • Mengesahkan UUD 1945 beserta pembukaannya.
  • Mengganti sila pertama pancasila dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”
  • Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI atas usulan Otto Iskandardinata secara aklamasi.
  • Membentuk Komite Nasional, komite nasional ini berfungsi membantu tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang PPKI 2 (19 Agustus 1945)

Berikut ini merupakan keputusan dan bhasil sidang PPKI yang kedua, diantaranya yaitu:

  • Membagi Indonesia Menjadi 8 Provinsiyaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan dengan masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang tugasnya adalah sebagai kepala daerah.
    1. Sumatra dipimpin oleh Teuku Mohammad Hassan
    2. Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo
    3. Jawa Tengah dipimpin oleh R. Panji Suroso
    4. Jawa Timur dipimpin oleh R. A. Suryo
    5. Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja Suroso
    6. Kalimantan dipimpin oleh Ir. Pangeran Mohammad Nor
    7. Sulawesi dipimpin oleh Mr. J. Ratulangi
    8. Maluku dipimpin oleh Dr G. S. S. J. Latuharhary
  • Membentuk Komite Nasional Daerah
  • Membentuk 12 Kementrian dan 4 Mentri Negara, yaitu:
  1. R.A.A. Wiranata Kusumah (Departemen Dalam Negeri)
  2. Mr. Achmad Soebardjo (Departemen Luar Negeri)
  3. Prof. Dr. Mr. Soepomo (Departemen Kehakiman)
  4. A.A. Maramis (Departemen Keuangan)
  5. Abikusno Tjokrosujoso (Departemen Pekerjaan Umum)
  6. Abikusno Tjokrosujoso (Departemen Perhubungan)
  7. Ki Hajar Dewantara (Departemen Pengajaran)
  8. Mr. Amir Syarifudin (Departemen Penerangan)
  9. Dr. Buntaran Martoatmojo (Departemen Kesehatan)
  10. Mr. Iwa Kusuma Sumantri (Departemen Sosial)
  11. Soeprijadi (Departemen Keamanan Rakyat)
  12. Ir. Surachman Tjokroadisurjo (Departemen Kemakmuran)
  13. Wachid Hasjim (non-departemen)
  14. Dr. M. Amir (non-departemen)
  15. Mr. R. M. Sartono (non-departemen)
  16. R. Otto Iskandardinata (non-departemen)
  • Memasukkan Kepolisian dalam departemen dalam negri
  • Membentuk Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang Berasal dari Tentara Heiho dan juga Peta

Sidang PPKI 3 (22 Agustus 1945)

Berikut keputusan dan hasil dari sidang PPKI yang ketiga, diantaranya adalah:

  • Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dengan 137 anggota dari golongan muda dan masyarakat.
  • Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), fungsi BKR yaitu menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
  • Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), diketuai oleh Ir. Soekarno.

Tugas PPKI Selesai

Ketika Indonesia merdeka walaupun dengan persiapan yang belum matang, PPKI sudah tidak diperlukan lagi.

Indonesia merdeka dikarenakan tekad seluruh pejuang kemerdekaan dan tokoh pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, PPKI juga bertugas dalam setelah kemerdekaan.

Sidang yang dilakukan PPKI telah membuat Indonesia memenuhi syarat terbentuknya suatu negara, diantaranya sebagai berikut:

Unsur Wilayah. Wilayah yang pertama kali disepakati yaitu semua daerah bekas jajahan Belanda kecuali Papua yang akan dibicarakan kemudian. Jadi, semua rakyat yang ada di wilayah tersebut otomatis menjadi warga negara Indonesia.

Unsur Pengakuan. Suatu negara yang merdeka, harus diakui oleh negara lain melalui pengakuan de facto dan de jure. Negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure.

Unsur Konstitusi. Indonesia merdeka belum memiliki konstitusi yang sah, melalui sidang PPKI pertama, UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara.

Unsur Pemerintahan. Pemerintahan akan menjalankan berbagai kebijakan di berbagai bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan yang akan membawa negara menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pembubaran PPKI

PPKI yang telah bertugas menyiapkan segala sesuatu hal yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia telah menjalankan tugasnya. Setelah sidang ketiga dilakukan, hampir semua komponen pemerintahan telah terbentuk.

PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945, waktu pembubaran PPKI tersebut bersamaan dengan dilantiknya Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi.

Menghindari Campur Tangan dengan Negara Lain

Seperti yang kita ketahui, PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh orang jepang. Sehingga untuk menghindari kesan masih adanya keberadaan Jepang di Indonesia.

Maka dari itu PPKI harus dibubarkan, karena dengan membubarkanya merupakan langkah yang sangat efektif untuk menghindari kesan bahwa kemerdekaan merupakan hadiah dari negara Jepang.

Nah, sampai disini saja pemabahas mengenai sejarah, pengertian, tujuan, tugas, anggota dan sidang PPKI secara lengkap. semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk kunjungi terus website bagipensil.com karena dengan begitu kalian akan mengetahui banyak informasi menarik lainnya yang belum kalian ketahui.

 

Hasil pencarian: sejarah PPKI, pengertian PPKI, tujuan PPKI, tugas PPKI, anggota PPKI, pembubaran PPKI, sidang PPKI yang ketiga, sidang PPKI yang kedua, sidang PPKI yang pertama, pembentukan Badan Komite Nasional Pusat (KNIP).

 

Tinggalkan komentar