Sejarah dan Pengertian BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (dalam bahasa Jepang: 独立準備調査会 Hepburn: Dokuritsu Junbi Chosa-kai, Nihon shiki: Dokuritsu Zyunbi Tyoosa-kai ), lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disingkat sebagai (BPUPKI) merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk balatentara Jepang.

Pemerintah militer Jepang yang diwakili komando AD ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekan Indonesia pada 1 Maret 1945. BPUPKI di ketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya adalah Ichibangsae Yoshio (masyarakat Jepang) dengan Raden Pandji Soeroso.

BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang yang terdiri atas 60 orang yang termasuk tokoh dari Indonesia sementara 7 anggota lainnya adalah orang yang berkebangsaan Jepang.

Tugas dari BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang diperlakuan untuk proses persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.

 

Tujuan BPUPKI

Tujuan atau latar belakang dari pembentukan BPUPKI adalah Menarik simpati bangsa Indonesia supaya membantu Jepang pada peperangan melawan sekutu dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan menjalankan politik kolonialnya yang didirikan pada tanggal 1 maret 1945 (bagi bangsa Indonesia)

Guna dari mempelajari serta menyelidiki hal penting yang berkaitan dengan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka ataupun mempersiapkan hal-hal penting terkait tata pemerintahan Indonesia yang merdeka.

Anggota BPUPKI

Hasil gambar untuk pengertian bpupki"

BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang,  susunannya sebagai berikut ini:

  • K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
  • R.P. Soeroso (wakil ketua dari Indonesia)
  • Ichibangse Yoshio (wakil ketua dari Jepang)
  • A.G. Pringgodigdo (sekretaris)

Anggota lainnya yaitu:

  • Abdul Kaffar
  • K.H. Ahmad Sanusi
  • Abdoel Kahar Moezakir
  • Abdurrahman Baswedan
  • Agus Musin Dasaad
  • BKPH Suryohamijoyo
  • BPH Bintoro
  • BPH Purubojo
  • Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat
  • Dr. Raden Boentaran Martoatmodjo
  • Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumah Atmaja
  • Dr. Samsi Sastrawidagda
  • Dr. Soekiman Wirjosandjojo
  • Drs. KRMH Sosrodiningrat
  • Drs. Mohammad Hatta
  • Haji Agus Salim
  • Ir. Pangeran Muhammad Noor
  • Ir. R. Ashar Sutejo Munandar
  • Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
  • Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo
  • Ir. Soekarno
  • K.H. Abdul Halim
  • Ki Bagoes Hadikoesoemo
  • Ki Hadjar Dewantara
  • Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
  • Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim
  • Kiai Haji Mas Mansoer
  • Kiai Haji Masjkur
  • Liem Koen Hian
  • Mas Aris
  • Mas Sutardjo Kertohadikusumo
  • Mr. Alexander Andries Maramis
  • Mr. Johannes Latuharhary
  • Mr. KRMT Wongsonegoro
  • Mr. Mas Besar Mertokusumo
  • Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo
  • Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H.
  • Mr. RA Maria Ulfah Santoso
  • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
  • Mr. Raden Hindromartono
  • Mr. Raden Mas Sartono
  • Mr. Raden Panji Singgih
  • Mr.Rd. Syamsuddin
  • Mr. Raden Sastromulyono
  • Mr. Raden Soewandi
  • Oey Tiang Tjoei
  • Oei Tjong Hauw
  • P.F. Dahler
  • Parada Harahap
  • Prof. Dr. Pangeran Ario Hussein Jayadiningrat
  • Prof. Dr. Raden Djenal Asikin Widjaja Koesoema
  • Prof. Mr. Dr. Soepomo
  • R. Abdulrahim Pratalykrama
  • RAA Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • RAA Wiranatakoesoema V
  • Raden Abdul Kadir
  • Raden Abikusno Tjokrosoejoso
  • Raden Asikin Natanegara
  • Raden Mas Margono Djojohadikusumo
  • Raden Oto Iskandar di Nata
  • Raden Pandji
  • Raden Ruslan Wongsokusumo
  • Raden Sudirman
  • Raden Sukarjo Wiryopranoto
  • RMTA Soerjo
  • RMTA Wuryaningrat
  • RN Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
  • Tan Eng Hoa

Tugas BPUPKI

perumusan piagam jakarta

BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari serta menyelidiki berbagai macam persoalan penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia mulai dari aspek politik ekonomi, kemudian pemerintahan serta hal penting lainnya. Sesuai dengan sidang, tugas BPUPKI diantaranya adalah:

  • Pembentukan reses dalam jangka waktu 1 bulan
  • Membahas tentang hal yang berkaitan dengan dasar negara
  • Pembentukan panitia kecil atau panitia delapan dengan tugas menampung saran dan konsepsi para anggotanya
  • Membantu panitia sembilan atau panitia kecil
  • Hasil dari panitia sembilan adalah Piagam Jakarta(Jakarta Charter)

Sidang Pertama BPUPKI

sejarah bpupki

Sidang BPUPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, BPUPKI telah melakukan acara pelantikan bersamaan dengan acara pembukaan sidang yang pertama. Sidang tersebut berada di gedung bernama Chou Sang In (dimasa Belanda bernama gedung Volksraad, namun sekarang telah diganti menjadi Gedung Pancasila).

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI“), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah untuk mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu yaitu sebagai berikut:

  1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
  2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
  3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila“, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila“, masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan“, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.

Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI tentang dasar negara Republik Indonesia.

Perumusan Piagam Jakarta

teks piagam jakarta

 

Sampai pada akhirnya sidang BPUPKI yang pertama , masih saja belum ditemukan titik temu dari kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan”.

Gunanya adalah untuk menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Berikut ini adalah susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” :

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Setelah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari pihak “Nasionalis” dan 4 orang dari pihak  keagamaan, maka pada tanggal 22 Juni 1945 “Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai “Gentelment Agreement”.

Setelah itu sebagai ketua dari “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil dari kerja panitia kecil yang dipimpinya itu kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut juga dengan “Piagam Jakarta” itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan tersebut itu diterima dan akan dimatangkan lagi dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang akan diselanggarakan pada tanggal 10 Juli 1945. Diantara dua masa persidangan resmi BPUPKI ini, berlangsung pula persidangan yang tidak resmi ini dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan yang tidak resmi ini dipimpin sendiri oleh Ir. Soekarno yang membahas tentang rencangan “Pembukaan ( dalam bahasa Belanda: “Preambule“) Undang-Undang Dasar 1945”, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

Sidang Kedua BPUPKI

pengertian bpupki

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganeagaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran.

Pada saat sidang BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang dibentuk itu antara lain yaitu: Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh (Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Pada tanggal 11 Juli, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas tentang pembentukan lagi panitia kecil dibawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, beranggotakan 7 orang yakni sebagai berikut:

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebakrdjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Ankdries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada Tanggal 13 Juli 1945, sidang perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas mengenai hasil kerja dari panitia kecil dibawahnya, tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitia sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang didalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu:

  1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945“, yang isinya meliputi:
  • Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah 
  • Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
  • Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
  • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
  • Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
  • Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Piagam Jakarta“, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta“. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.

Nah, sampai disini saja pembahasan kita mengenai BPUPKI secara lengkap. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk kunjungi terus website bagipensil.com karena kami akan membahas hal-hal menarik lainnya.

 

 

Hasil pencarian: sejarah BPUPKI, tugas dan sidang BPUPKI, pengertian BPUPKI, anggota BPUPKI, ketua BPUPKI, pembentukan Panitia Sembilan, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar, sejarah Piagam Jakarta, perumusan Piagam Jakarta, pembentukan panitia-panitia kecil.

Tinggalkan komentar